KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Profiling

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Hukum Digital, Data & Siber

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

2 ViewsHuruf P

Profiling merupakan istilah penting dalam hukum digital, data, dan siber. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.

Pengertian Singkat

Profiling merupakan istilah penting dalam hukum digital, data, dan siber. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Profiling serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Profiling merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas kontrak digital, teknologi terdistribusi, identitas digital, pemrosesan data, privasi, transfer data, ketahanan siber, dan mitigasi risiko teknologi. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif.

Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Profiling harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan kontekstual resmi: UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan rezim ITE. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Profiling.

Sumber resmi/primer kontekstual — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan rezim ITE

https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Profiling dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Profiling. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.