Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pungutan Perikanan merupakan istilah penting dalam hukum perikanan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Pungutan Perikanan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pungutan Perikanan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah pengelolaan, perizinan, nelayan, pengawasan, pengadilan, penyidikan, data, atau pungutan perikanan yang berkaitan dengan pungutan Perikanan.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pungutan Perikanan.
Catatan penerapan — UU 31/2004 berstatus berlaku dan telah diubah antara lain dengan UU 45/2009 serta UU 6/2023. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan, usaha, data, pungutan, pemberdayaan, pengawasan, peradilan, dan penegakan hukum perikanan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pungutan Perikanan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan pungutan Perikanan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pungutan Perikanan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pungutan Perikanan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40763/uu-no-31-tahun-2004
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pungutan Perikanan beserta jawaban ringkasnya.
Pungutan Perikanan pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum perikanan yang berkaitan dengan pungutan Perikanan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perikanan terkait — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pungutan Perikanan dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah pengelolaan, perizinan, nelayan, pengawasan, pengadilan, penyidikan, data, atau pungutan perikanan yang relevan dalam Hukum Perikanan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pungutan Perikanan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.