Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Surat Ukur merupakan istilah yang sering dijumpai dalam persoalan hukum sehari-hari. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Surat Ukur serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Surat Ukur adalah bagian dari sistem pendaftaran tanah yang digunakan untuk membentuk, mencatat, atau memelihara data fisik dan data yuridis bidang tanah.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial berbasis kerangka hukum Indonesia dan bukan kutipan verbatim peraturan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Surat Ukur.
Rujukan utama: UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA; PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021. Istilah praktik atau doktrinal tidak selalu didefinisikan verbatim dalam satu pasal; penerapannya harus dibaca bersama norma, putusan, dan fakta konkret.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Surat Ukur dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu masalah sehari-hari terdapat fakta yang berkaitan dengan Surat Ukur. Untuk menilai apakah konsep ini dapat diterapkan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, dan unsur hukum dalam Pendaftaran & Peralihan Hak atas Tanah. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Surat Ukur dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Surat Ukur beserta jawaban ringkasnya.
Surat Ukur adalah bagian dari sistem pendaftaran tanah yang digunakan untuk membentuk, mencatat, atau memelihara data fisik dan data yuridis bidang tanah.
Rujukan utama entri ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA; PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021; aturan khusus dan perubahan terbaru tetap perlu diperiksa sesuai konteks.
Istilah ini penting ketika fakta, dokumen, hubungan para pihak, atau tahapan proses hukum berkaitan langsung dengan Pendaftaran & Peralihan Hak atas Tanah.
Periksa kronologi, bukti, identitas pihak, dokumen, tenggat waktu, dan unsur hukum yang relevan sebelum menarik kesimpulan.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata harus dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Surat Ukur? Sampaikan di sini.