PERATURAN BPKH● Berlaku
PERATURAN BPKH Nomor 1 Tahun 2025
Tata Cara dan Bentuk Investasi Keuangan Haji
PORTAL HUKUM INDONESIA
Portal Regulasi
Temukan undang-undang dan peraturan dalam satu portal hukum yang rapi, mudah dicari, dan terhubung dengan ekosistem MIMBAR HUKUM.
622 hasil
JELAJAH REGULASIFilter & Urutkan
BARU DITAMBAHKAN KE MIMBAR HUKUM
622 hasil
REGULASI TERBARU
Urutan terbaru berdasarkan waktu unggah/impor ke portal, bukan tahun peraturan · 10 per halaman
›
PERATURAN LPS● Berlaku
PERATURAN LPS Nomor 2 Tahun 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank dalam Likuidasi
PERATURAN LPS● Berlaku
PERATURAN LPS Nomor 1 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank
PERATURAN BPKP● Berlaku
PERATURAN BPKP Nomor 6 Tahun 2025
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
PERATURAN BPKP● Berlaku
PERATURAN BPKP Nomor 5 Tahun 2025
Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2025-2029
PERATURAN BPKP● Berlaku
PERATURAN BPKP Nomor 4 Tahun 2025
Pengelolaan Rumah Susun Negara serta Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sewa Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PERATURAN BPKP● Berlaku
PERATURAN BPKP Nomor 3 Tahun 2025
Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Koordinator, dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PERATURAN BPKP● Berlaku
PERATURAN BPKP Nomor 2 Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PERATURAN BPKP● Berlaku
PERATURAN BPKP Nomor 1 Tahun 2025
Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PERATURAN BPS● Berlaku
PERATURAN BPS Nomor 3 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota