PERATURAN OJK Nomor 8 Tahun 2025

Tentang

Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

Sedang dibacaPasal 19Pasal 19 dari 35

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

8Nomor

2025Tahun Terbit

35Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 19 dari 35

54%

TEKS RESMI

Pasal 19

(1) Pihak yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar
Negeri wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan kegiatan sebagai PPDES.
(2) PPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
a. berbentuk badan hukum yang berkedudukan di
Indonesia;
b. memiliki Dewan Pengawas Syariah yang
mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai Ahli Syariah
Pasar Modal; dan
c. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang
ditugaskan dalam penyusunan Daftar Efek
Syariah Luar Negeri, yang memiliki pengetahuan
mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal yang
dibuktikan dengan sertifikat pengetahuan
mengenai Prinsip Syariah di Pasar Modal yang
diterbitkan paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir
atau pengalaman bekerja di bidang pasar modal
syariah paling singkat 2 (dua) tahun.
(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan permohonan persetujuan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan
sebagai PPDES.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

EfekDisebut dalam Pasal 19

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi yang termasuk saham, surat utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, derivatif, atau…

AhliDisebut dalam Pasal 19

orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…

Badan HukumDisebut dalam Pasal 19

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

Dewan Pengawas SyariahDisebut dalam Pasal 19

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah…

IkanDisebut dalam Pasal 19

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

IzinDisebut dalam Pasal 19

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

Pasar ModalDisebut dalam Pasal 19

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek…

PeraturanDisebut dalam Pasal 19

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

PERATURAN OJK Nomor 8 Tahun 2025

Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

Pasal 19

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU