PERMENPAR Nomor 4 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan
kemampuan k erja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indones ia di Bidang
Kepariwisataan yang selanjutnya disebut SKKNI Bidang
Kepariwisataan adalah rumusan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan
dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan di b idang
kepariwisataan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, d an mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja,
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.
5. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor
Pariwisata yang s elanjutnya disebut RIP SKKNI Sektor
Pariwisata adalah dokumen rencana program
pengembangan SKKNI Bidang Kepariwisataan yang
disusun oleh m enteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata .
6. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan
yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji
ulang SKKNI.
7. Komite Standar Kompetensi Sektor Pariwisata yang
selanjutnya disebut KSK Sektor Pariwisata adalah
komite yang dibentuk oleh menteri yang
menyeleng garakan urusan pemerintahan di bidang
pariwisata dalam rangka membantu Pengembangan
SKKNI Bidang Kepariwisataan .
8. Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pariwisata.
9. Menteri adalah m enteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata.