Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Berikut pengertian Grasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sementara itu, terpidana dalam undang-undang tersebut adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Grasi dapat diberikan dalam bentuk:
Peringanan atau perubahan jenis pidana;
Pengurangan jumlah pidana; atau
Penghapusan pelaksanaan pidana.
Pemberian grasi tidak berarti bahwa tindak pidana atau kesalahan terpidana menjadi hapus. Grasi juga berbeda dengan rehabilitasi karena yang berubah adalah pelaksanaan pidananya sesuai dengan keputusan Presiden.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah:
Pidana mati;
Pidana penjara seumur hidup; atau
Pidana penjara paling rendah 2 tahun.
Permohonan grasi terhadap putusan tersebut pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Grasi.
Pasal 14 ayat (1) merupakan dasar konstitusional pemberian grasi. Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak dijalankan tanpa mekanisme pertimbangan lembaga yudisial sebagaimana ditentukan konstitusi.
Pasal 1 memberikan definisi resmi grasi sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Pasal 2 mengatur ruang lingkup putusan yang dapat dimohonkan grasi. Putusan tersebut harus telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Permohonan grasi pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali.
Pasal 4 mengatur bahwa Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Apabila grasi diberikan, bentuknya dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.
Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya. Keluarga terpidana juga dapat mengajukan permohonan dengan persetujuan terpidana. Dalam perkara pidana mati, keluarga dapat mengajukan permohonan grasi tanpa persetujuan terpidana. Selain itu, demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan grasi.
UU Nomor 5 Tahun 2010 pernah menetapkan bahwa permohonan grasi harus diajukan paling lama satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan ketentuan pembatasan satu tahun dalam Pasal 7 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, ketentuan batas waktu satu tahun tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai pembatas pengajuan grasi.
Setelah menerima salinan permohonan dan berkas perkara dari pengadilan, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden paling lambat 30 hari sejak dokumen tersebut diterima.
Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan tersebut dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Grasi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Seseorang telah dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, terpidana mengajukan permohonan grasi kepada Presiden dengan alasan tertentu yang berkaitan dengan keadaan kemanusiaan dan pelaksanaan pidananya.
Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut, Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan grasi.
Apabila permohonan dikabulkan, bentuk grasi dapat berupa pengurangan jumlah pidana, perubahan atau peringanan jenis pidana, maupun penghapusan pelaksanaan pidana sesuai dengan keputusan yang diberikan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Grasi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Grasi beserta jawaban ringkasnya.
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Tidak. Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2002 menegaskan bahwa pemberian grasi tidak menghilangkan kesalahan terpidana dan bukan merupakan rehabilitasi. Grasi berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.
Permohonan grasi dapat diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun.
Ketentuan yang membatasi pengajuan grasi paling lama satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015.
Konstitusi menentukan bahwa Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Mekanisme yang sama juga ditegaskan dalam UU tentang Grasi.
