PERMENTAN Nomor 26 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam
hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja,
dan manajemen untuk menghasilkan komoditas
Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu
agroekosistem.
2. Pembiayaan Usaha Tani adalah pemberian fasilitas
Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga
Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan
Usaha Tani.
3. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian,
mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya,
penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil,
dan/atau jasa penunjang .
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha
tani di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.
5. Badan Usaha Milik Petani adalah lembaga ekonomi
Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang
dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan
Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan
efisiensi Usaha Tani.
6. Lembaga Perbankan adalah bank sebagaimana dimaksud
dalam Undang - Undang mengenai Perbankan dan
Perbankan Syariah.
7. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi
serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
8. K ebutuhan Indikatif adalah kebutuhan biaya u saha t ani
dari masing - masing komoditas selama 1 (satu) siklus
musim tanam atau siklus usaha .
9. Rencana Kebutuhan Usaha Tani adalah rencana
kebutuhan modal kerja /operasional atau investasi P etani
untuk usaha P ertanian dalam 1 (satu) periode tertentu
yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian
kredit.
10. Siklus Musim Tanam adalah periode budi daya tanaman
dalam satu musim tanam dalam 1 (satu) tahun.
11. Siklus Usaha adalah periode kegiatan suatu U saha T ani,
yang meliputi identifikasi, persiapan , pelaksanaan usaha
budi daya dan hilirisasi serta evaluasi .
- 3 -
12. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pertanian.
BAB II
KEBUTUHAN INDIKATIF