PORTAL REGULASIPERMENTAN
PERMENTAN Nomor 26 Tahun 2025
Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani
Sedang dibacaPasal 3Pasal 3 dari 27
☰Daftar Isi Regulasi27 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
26Nomor
2025Tahun Terbit
27Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 3 dari 27
11%
TEKS RESMI
Pasal 3
(1) Kebutuhan I ndikatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun berdasarkan :
a. satuan usaha ; dan/atau
b. luasan tanam per hektare .
(2) Satuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf a disusun untuk Usaha Tani subsektor
peternakan.
(3) Luasan tanam per hektare sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) huruf b disusun untuk Usaha Tani subsektor :
a. tanaman pangan ;
b. hortikultura ; dan
c. p erkebunan ,
pada tahapan budi daya.
(4) Dalam hal Usaha Tani subsektor tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan , sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan Usaha Tani pada tahapan
pascapanen dan /atau pengolahan , Kebutuhan Indikatif
disusun berdasarkan satuan usaha.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PanganDisebut dalam Pasal 3
Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…
PeternakDisebut dalam Pasal 3Peternak adalah istilah dalam hukum peternakan dan kesehatan hewan yang menjelaskan hewan, ternak, benih, bibit, produk hewan, usaha…
PeternakanDisebut dalam Pasal 3Peternakan adalah istilah dalam hukum peternakan dan kesehatan hewan yang menjelaskan hewan, ternak, benih, bibit, produk hewan, usaha…
TanamanDisebut dalam Pasal 3Tanaman adalah istilah dalam hukum budi daya pertanian yang menjelaskan perencanaan budi daya, lahan, benih, bibit, varietas, penanaman,…
TernakDisebut dalam Pasal 3Ternak adalah istilah dalam hukum peternakan dan kesehatan hewan yang menjelaskan hewan, ternak, benih, bibit, produk hewan, usaha…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045