PERPRES Nomor 120 Tahun 2025

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah berbasis asrama dengan mengedepankan
pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan
biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.
5. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang
selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal
individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi
sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga,
yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial
dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan
dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang kegiatan statistik.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
9. Pemerintah . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_2_
9 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.