☰Daftar Isi Regulasi7 Pasal

PORTAL REGULASIPERPRES

PERPRES Nomor 61 Tahun 2025

Tentang

Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan

Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 7

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

61Nomor

2025Tahun Terbit

7Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 7 dari 7

100%

TEKS RESMI

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
FRESIDEN
REFUIUK INDONESTA
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Perahrran Presiden ini dengan penempatann]ra
dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
pada anggal8 Mei 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRABOWO SUBI.ANTO
Diundanglon diJakarta
pada anrtal8 uci zOzd
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REruBUK INDONESI.A,
ttd
PRASETYO HADI
I,EMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESI,A TAHUN 2025 NOMOR
Salinan scsuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NBGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
Hukum,
Djaman

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PeraturanDisebut dalam Pasal 7

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Peraturan PresidenDisebut dalam Pasal 7

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…

Undang-UndangDisebut dalam Pasal 7

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahWilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik IndonesiaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENKUM Nomor 33 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 18Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Perbedaan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres, dan Perda?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium