PMK Nomor 100 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip - prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.
2. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan da lam anggaran pendapatan dan belanja
negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip -
prinsip, dasar - dasar, konvensi - konvensi, aturan -
aturan, dan praktik - praktik spesifik yang dipilih dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah pusat.
4. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau
entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan
perundang - undangan wajib menyajikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran,
laporan arus kas, laporan operasional, laporan
perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan
ekuitas , neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- 3 -