Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
- 6 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR
PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE YANG BERASAL DARI INDIA, REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
NEGARA ASAL BARANG, PRODUSEN/PERUSAHAAN,
DAN TARIF BEA MASUK ANTIDUMPING
Tarif Bea
Negara Asal Masuk
No. Produsen/Perusahaan
Barang Antidumping
(%)
1. India SRF Limited 8,5
Vacmet India Limited 4,0
Jindal Poly Films Limited 6,8
Ester lndustries Limited 4,5
Perusahaan Lainnya 8,5
2. Republik Rakyat Shaoxing Xiangyu Green Packing Co.,
2,6
Ltd
Tiongkok
Perusahaan Lainnya 10,6
3. Thailand SRF Industries (Thailand) Limited 5,4
Polyplex (Thailand) Public Company
2,2
Limited
A.J. Plast Public Company Limited 7,1
Perusahaan Lainnya 7,1
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
Bea Masuk AntidumpingDisebut dalam Pasal 7Bea Masuk Antidumping adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepabeanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan daerah pabean,…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 7Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
DirekturDisebut dalam Pasal 7Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
FilmDisebut dalam Pasal 7Film adalah istilah dalam hukum perfilman yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan kegiatan perfilman, usaha perfilman,…
IkanDisebut dalam Pasal 7Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pengundangan PeraturanDisebut dalam Pasal 7Pengundangan Peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi agar mempunyai daya laku dan dapat diketahui masyarakat.
PeraturanDisebut dalam Pasal 7Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
