Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
- 4 -
Ag ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA ,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
- 5 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
10 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK
ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN
DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA,
TAIWAN, DAN THAILAND
NEGARA ASAL, NAMA PRODUSEN/ PERUSAHAAN,
DAN BESARAN BEA MASUK ANTIDUMPING
Besaran
Bea Masuk
Antidumping
No. Negara Produsen/ Perusahaan
dalam
Persentase
(%)
1. Republik Rakyat Angang Steel Company Ltd. 20
Tiongkok
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 20
Perusahaan lainnya 20
2. India Essar Steel Ltd. 12,95
JSW Steel Ltd. 20
Perusahaan Lainnya 20
3. Rusia, Novolipetsk Steel 8,96
Kazakhstan, dan
Magnitogorsk Iron & Steel Works 20
Belarusia
JSC Severstal 5,58
Perusahaan lainnya 20
4. Taiwan Chung Hung Steel Corporation 4,24
China Steel Corporatio n 0
Shang Shing Steel Industrial 4,70
Perusahaan lainnya 20
5. Thailand Sahaviriya Steel Industries 11,23
Public Co. Ltd
Nakorntai Strip Mill Public Co. 12,78
Ltd
G Steel Ltd. 7,52
Perusahaan lainnya 20
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
Bea Masuk AntidumpingDisebut dalam Pasal IIBea Masuk Antidumping adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepabeanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan daerah pabean,…
PeraturanDisebut dalam Pasal IIPeraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal IIBerita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara.
DirekturDisebut dalam Pasal IIDirektur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal IIIkan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pengundangan PeraturanDisebut dalam Pasal IIPengundangan Peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi agar mempunyai daya laku dan dapat diketahui masyarakat.
PersDisebut dalam Pasal IIPers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
