PP Nomor 19 Tahun 2025

Tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 11

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

19Nomor

2025Tahun Terbit

11Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 1 dari 11

TEKS RESMI

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari
a, pemanfaatan sumber daya alam;
b. pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
c penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan
tugas dan fungsi;
d. denda dan
e. penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya
mineral.
(21 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) memiliki jenis dan tarif
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merrrpakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a untuk
penerimaan dari iuran produksi royalti dan penerimaan
/
iuran produksi panas bumi serta huruf d untuk denda
administratif berupa harga komponen pembentuk tarif
dalam Lampiran yarLg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
dikenakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 2...
ETTTIITTT-GTIFFIA

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

EnergiTerkait Pasal 1

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika. Uraian ini merupakan…

MineralTerkait Pasal 1

Mineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…

Panas BumiTerkait Pasal 1

Panas Bumi adalah istilah dalam hukum panas bumi yang menjelaskan sumber daya panas bumi, survei, eksplorasi, eksploitasi, wilayah…

Pelaku UsahaTerkait Pasal 1

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…

Peraturan PemerintahTerkait Pasal 1

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Uraian ini merupakan penjelasan editorial…

Peraturan Perundang-undanganTerkait Pasal 1

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…

Undang-UndangTerkait Pasal 1

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…

Denda AdministratifDisebut dalam Pasal 1

Denda Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

PP Nomor 19 Tahun 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 1

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU