PP Nomor 30 Tahun 2025

Tentang

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sedang dibacaPasal 48Pasal 46 dari 104

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

30Nomor

2025Tahun Terbit

104Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 46 dari 104

44%

TEKS RESMI

Pasal 48

Menteri dapat menerbitkan pengaturan tersendiri terhadap
persetujuan penggunaan dana PNBP atas jenis PNBP tertentu
dengan dasar pertimbangan:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau
b. kebijakan Pemerintah.
Paragraf 1O
Monitoring dan Verifikasi atas Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PeraturanDisebut dalam Pasal 48

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

PersDisebut dalam Pasal 48

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

PersetujuanDisebut dalam Pasal 48

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PP Nomor 30 Tahun 2025

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 48

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU