Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Indonesia dinilai perlu segera mengubah paradigma penanggulangan bencana dari sekadar berfokus pada respons darurat menuju resiliensi bencana berkelanjutan. Berbagai pembelajaran dari bencana yang terjadi selama ini harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan pencegahan dan tindakan nyata.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Diskusi mengangkat tema “Beyond Lessons Learned: Transformative Learning for Community-Based Disaster Risk Reduction and Building Resilience” dan dibuka Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati.
Forum tersebut menyoroti pentingnya transformasi dari evaluasi dan pembelajaran pascabencana menjadi langkah pencegahan yang dapat diterapkan secara nyata.
Dalam sambutannya, Raditya menekankan sebuah evaluasi kritis. Indonesia dinilai telah memiliki banyak pembelajaran dari berbagai peristiwa bencana, tetapi masih perlu memperkuat kemampuan untuk benar-benar mempelajari sekaligus mengimplementasikan hasil pembelajaran tersebut.
BNPB Ingatkan Ancaman Risiko Sistemik
Tantangan kebencanaan Indonesia dan dunia saat ini dinilai semakin kompleks. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan hingga cuaca ekstrem akibat perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri.
Ancaman tersebut dapat berkembang menjadi risiko sistemik, yakni ketika dampak suatu bencana merambat dan memicu persoalan lain.
Banjir, misalnya, tidak hanya menimbulkan kerusakan secara fisik. Dampaknya dapat berkembang menjadi krisis kesehatan.
Demikian pula kebakaran hutan. Persoalan tersebut bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara guncangan akibat perubahan iklim dapat merambat menjadi persoalan ekonomi dan sosial.
Situasi ini menuntut pendekatan penanggulangan bencana yang lebih luas dan terintegrasi.
Siklon Seroja Jadi Pembelajaran
BNPB juga mengajak peserta melihat kembali pengalaman Indonesia ketika menghadapi Siklon Tropis Seroja.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap risiko hidrometeorologi harus terus berkembang mengikuti perubahan ancaman yang terjadi.
Mitigasi bencana tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan ramalan cuaca ataupun respons darurat ketika bencana telah terjadi.
Sebaliknya, pilihan-pilihan dalam proses pembangunan jangka panjang juga harus mempertimbangkan risiko bencana.
Pendekatan serupa berlaku dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Kebakaran hutan tidak semata-mata menjadi persoalan api yang harus dipadamkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan lahan, ekosistem, mata pencaharian serta perilaku manusia.
Karena itu, solusi tidak cukup hanya dengan menambah armada pemadam ataupun pesawat. Dibutuhkan pengelolaan lahan yang lebih baik, penjagaan lingkungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui pendekatan whole society approach.
Resiliensi Bukan Sekadar Bangkit Setelah Bencana
Salah satu poin penting yang disoroti dalam diskusi adalah bagaimana resiliensi bencana berkelanjutan seharusnya dipahami.
Resiliensi bukan sekadar kemampuan masyarakat untuk bangkit setelah menghadapi bencana, kemudian kembali pada kondisi rentan seperti sebelumnya.
Membangun kembali sistem yang sama tanpa memperbaiki kerentanannya berpotensi membuat risiko lama kembali terbentuk.
Karena itu, ketangguhan harus diarahkan pada kemampuan masyarakat, institusi, ekonomi dan infrastruktur untuk mengantisipasi, menahan, beradaptasi serta terus berkembang di tengah berbagai guncangan.
Pendekatan tersebut menempatkan pengurangan risiko sebagai bagian penting dalam pembangunan, bukan hanya tindakan setelah bencana terjadi.
Masyarakat Jadi Pusat Ketangguhan Bencana
Manusia dan komunitas menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan.
Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi. Mereka merupakan pihak yang pertama menerima peringatan, mengambil keputusan dan memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya.
Indonesia dinilai telah memiliki modal sosial dalam membangun ketangguhan berbasis masyarakat.
Sejumlah program seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), keterlibatan Pramuka, hingga inisiatif sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal dan kepemimpinan perempuan menjadi contoh bahwa kemampuan membangun ketangguhan telah tumbuh di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran untuk mengenali, menghubungkan, memfasilitasi serta mengukur skala kekuatan yang sudah berkembang di tingkat komunitas.
Dari Pembelajaran Menuju Aksi Nyata
Diskusi MPBI juga membawa pesan agar berbagai pembahasan mengenai kebencanaan tidak berhenti pada evaluasi dan pertukaran pengalaman.
Pengurangan risiko bencana di masa depan dinilai tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah, ilmu pengetahuan ataupun teknologi secara sendiri-sendiri.
Dibutuhkan pertemuan antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, kebijakan dan praktik di lapangan, serta teknologi dan pengalaman manusia.
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar berbagai pembelajaran dari bencana dapat benar-benar berubah menjadi tindakan pencegahan dan peningkatan ketangguhan masyarakat.
Diskusi diawali dengan penyampaian pengalaman dan pandangan dari Prof. Dr. Muhadjir Effendy, yang disebut sebagai penasihat khusus bidang haji dan pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2019–2024.
Sejumlah praktisi, akademisi dan mitra penanggulangan bencana juga menyampaikan pandangan di hadapan peserta.
Melalui forum tersebut, transformasi pembelajaran kebencanaan kembali ditekankan sebagai kebutuhan. Tujuannya bukan hanya agar masyarakat mampu pulih setelah bencana, tetapi juga membangun sistem yang lebih siap, adaptif dan tangguh dalam menghadapi risiko pada masa mendatang.
