Sebelumnya, Kementerian PKP juga meluncurkan program bedah 21.000 rumah atau BSPS untuk wilayah Papua pada April 2026. Peluncuran berlangsung di Kota Sorong dan melibatkan pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas hunian masyarakat di wilayah Papua.

Koordinasi lintas kementerian juga dilakukan untuk menangani persoalan perizinan dan tata ruang perumahan. Pada April 2026, Maruarar, Tito dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid membahas kepastian tata ruang dan penyelesaian hambatan sektor perumahan.

Hasil Rapat Masih Ditunggu

Pertemuan Tito dan Maruarar dengan Gubernur Papua Pegunungan serta seluruh bupati menjadi penting karena kepala daerah memiliki peran dalam kesiapan lahan, data masyarakat, perizinan daerah serta dukungan terhadap pelaksanaan program perumahan.

Namun, hingga informasi awal ini diterbitkan, belum tersedia keterangan resmi mengenai hasil rapat, pembagian target per kabupaten, jadwal pembangunan maupun sumber pembiayaan yang akan dibahas.

Karena itu, angka maupun skema baru terkait program perumahan di Papua Pegunungan masih perlu menunggu penjelasan pemerintah setelah rapat berlangsung.

Rapat tersebut akan menjadi salah satu forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membahas kebutuhan hunian di Papua Pegunungan, sekaligus melanjutkan perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat.