Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Brian menyebut tim diharapkan menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam rentang sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasil kajian kemudian akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebelum pemerintah menentukan langkah pelaksanaan berikutnya.
Dengan demikian, rencana kuliah gratis di PTN masih berada pada tahap kajian dan pematangan. Belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal mulai berlaku, cakupan mahasiswa penerima, mekanisme penggantian penerimaan perguruan tinggi, maupun kebutuhan anggaran final.
Direktorat Jenderal Pesantren
Selain sekolah dan perguruan tinggi, penguatan pendidikan pesantren turut menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Perpres tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 27 Maret 2026.
Perubahan struktur Kementerian Agama itu mencakup pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Kementerian Agama menyebut keberadaan direktorat jenderal tersebut sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang secara khusus menangani urusan pesantren.
Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan kebijakan kelembagaan yang berbeda dari rencana pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri dan PTN.
Rangkaian pembahasan pemerintah menunjukkan agenda pendidikan gratis masih membutuhkan keputusan lanjutan, terutama terkait skema pembiayaan, tahapan penerapan, dan kesiapan anggaran.
Untuk pendidikan tinggi, pemerintah secara resmi menegaskan kemampuan fiskal negara akan menjadi salah satu pertimbangan sebelum program dijalankan. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara arahan Presiden, proses penyusunan kebijakan, dan kebijakan yang sudah efektif berlaku.
Saat ini, percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri telah menjadi agenda pemerintah, sedangkan skema kuliah gratis di PTN masih dimatangkan sebelum ditetapkan lebih lanjut.
