6 Kecamatan Terdampak Longsor, Pemkab Nisel Siapkan Dapur Umum hingga Mobile Clinic

NIAS SELATAN, MIMBARBANGSA.COM — Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bergerak memperkuat penanganan darurat pascabencana tanah longsor yang menerjang Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, Sabtu (8/8/2026). Tak hanya berfokus pada pembukaan akses jalan yang terputus, Pemkab Nias Selatan juga menyiapkan langkah penanganan kemanusiaan untuk masyarakat di enam kecamatan terdampak, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga pelayanan kesehatan darurat.

Baca Juga: Bupati Nisel Berharap Dukungan Aktif FKUB dalam Mewujudkan Keharmonisan dan Kemajuan Daerah

Langkah tersebut menjadi salah satu keputusan strategis dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor yang dipimpin Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Selasa (10/8/2026). Rapat digelar menyusul terputusnya akses jalan utama akibat material longsor. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan pemerintahan hingga aktivitas perekonomian warga.

Dapur Umum Disiapkan, Bantuan Pangan Harus Tetap Mengalir

Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan PMI Nias Selatan ditugaskan untuk mendirikan dapur umum serta memastikan distribusi bantuan bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak. Langkah ini menjadi penting mengingat terputusnya akses transportasi berpotensi menghambat masuknya kebutuhan dasar ke wilayah yang terdampak bencana. Pemkab menempatkan kelancaran distribusi pangan sebagai bagian dari respons tanggap darurat. Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan akibat terganggunya akses jalan. Selain pangan, pemerintah juga memberi perhatian terhadap kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok lainnya agar aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu.

Layanan Kesehatan Bergerak Disiapkan

Bencana juga tidak hanya mengancam akses ekonomi dan distribusi pangan. Kondisi wilayah yang terdampak longsor dapat menyulitkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan dan RSUD Nias Selatan ditugaskan menyiagakan Tim Medis Bergerak (Mobile Clinic), ambulans darurat serta pasokan obat-obatan untuk wilayah yang berpotensi terisolasi. Dengan pola pelayanan bergerak, pemerintah berupaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan akibat kondisi jalan. Kesiapsiagaan tenaga medis juga diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya korban akibat longsor susulan maupun kondisi darurat lainnya di wilayah terdampak.

Bupati: Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. “Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan desa harus terus memantau kondisi di lapangan guna mengantisipasi potensi longsor susulan,” tegas Bupati. Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara solid dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain bantuan pangan dan kesehatan, pemerintah menginstruksikan percepatan pembersihan material longsor dan pembukaan kembali akses jalan utama. Jika kondisi tidak memungkinkan, jalur alternatif yang aman diminta segera disiapkan.

Tujuh Keputusan Jadi Dasar Penanganan

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan tujuh keputusan strategis. Selain pemenuhan logistik dan pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan status tanggap darurat dan melakukan kaji cepat terhadap kerusakan infrastruktur serta permukiman warga. Pemkab juga mendorong mobilisasi alat berat berupa excavator dan loader ke lokasi longsor di Desa Taluzusua serta titik bencana lainnya. Dari sisi keamanan, Satlantas Polres Nias Selatan, Kodim 0213/Nias, Dinas Perhubungan dan Satpol PP ditugaskan melakukan rekayasa lalu lintas, memasang rambu peringatan bahaya serta melakukan evakuasi terhadap warga yang berada di zona rawan longsor susulan. Sementara itu, keandalan jaringan listrik dan komunikasi di enam kecamatan terdampak juga menjadi perhatian. PLN, Dinas Kominfo dan Telkom diminta memastikan jaringan listrik serta telekomunikasi tetap berfungsi. Seluruh operasi penanganan bencana akan dikendalikan melalui Posko Utama BPBD Kabupaten Nias Selatan, dengan pelaporan berkala kepada Bupati.

Kini Menunggu Kecepatan Eksekusi di Lapangan

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat dan keluarnya tujuh keputusan strategis, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana tersebut benar-benar bergerak cepat di lapangan. Dapur umum, bantuan pangan, mobile clinic, ambulans, obat-obatan hingga alat berat menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak. Bagi warga di enam kecamatan terdampak, kecepatan pemerintah bukan sekadar persoalan administratif. Terputusnya akses jalan berarti terganggunya mobilitas, distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberhasilan tanggap darurat akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat keputusan di meja rapat berubah menjadi tindakan nyata di tengah masyarakat.