MEDAN, MIMBARBANGSA.COM — Berdasarkan bahan liputan yang diterima redaksi, Bupati Nias Selatan Sökhiatulö Laia menghadiri forum Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Ia disebut didampingi Amsarno Satriawan Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, yang dalam bahan tersebut dicantumkan sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, dengan agenda membahas penguatan pelayanan pemerintah dalam menghadapi situasi bencana serta masa pemulihannya. Kehadiran kedua pejabat Nias Selatan tersebut masih memerlukan pencocokan dengan dokumentasi atau daftar hadir resmi.
Forum ini mempertemukan jajaran pemerintah daerah di Sumatera Utara dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjadi dua pejabat yang menyampaikan arahan terkait penguatan pelayanan publik. Pemerintah provinsi menempatkan keberadaan MPP sebagai salah satu instrumen untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan dari berbagai instansi. Pembahasan juga menekankan pentingnya menjaga layanan administrasi tetap tersedia ketika bencana mengganggu aktivitas masyarakat.
Sumatera Utara Baru Memiliki Delapan MPP Aktif
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa penyediaan MPP di wilayahnya masih memerlukan percepatan. Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 12 November 2026, baru delapan dari 33 kabupaten/kota yang memiliki MPP aktif. Dengan perhitungan tersebut, masih terdapat 25 daerah yang belum tercatat mengoperasikan MPP pada saat laporan disampaikan. Kondisi itu menjadi dasar pemerintah provinsi mendorong kepala daerah mempercepat penyediaan pelayanan terpadu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan tiga MPP tambahan dapat diresmikan hingga akhir 2026. Ketiga daerah yang masuk dalam target tersebut adalah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Nias. Apabila seluruh target tercapai, jumlah daerah yang memiliki MPP aktif akan bertambah menjadi 11 kabupaten/kota. Kabupaten Nias yang tercantum dalam rencana itu merupakan wilayah administrasi berbeda dari Kabupaten Nias Selatan, sehingga target tersebut tidak dapat dianggap sebagai jadwal peresmian MPP Nias Selatan.
Berdasarkan daftar delapan daerah yang telah memiliki MPP aktif sebagaimana dilaporkan ANTARA, Kabupaten Nias Selatan belum termasuk di dalamnya. Bahan liputan yang diterima redaksi juga menyebutkan bahwa kabupaten tersebut belum membentuk MPP. Namun, redaksi belum memperoleh dokumen pembentukan, laporan perkembangan persiapan, ataupun keterangan langsung dari instansi terkait mengenai status administratif terakhirnya. Ketiadaan MPP aktif tidak dapat diartikan bahwa seluruh pelayanan administrasi di Nias Selatan berhenti, karena pelayanan pada masing-masing perangkat daerah merupakan persoalan yang berbeda dari penyelenggaraan MPP.
Kesiapsiagaan Pelayanan Publik dalam Situasi Bencana
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Menurut keterangan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah juga harus memastikan pelayanan yang diperlukan masyarakat dapat kembali berjalan sesegera mungkin. Kebutuhan terhadap pelayanan pemerintah justru dapat meningkat ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat dan berbagai keterbatasan akses. Karena itu, keberlanjutan pelayanan administrasi ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat setelah bencana.
Berdasarkan bahan liputan, terdapat tiga langkah yang menjadi perhatian dalam pengarahan tersebut. Langkah pertama ialah memastikan pelayanan prioritas tetap berjalan meskipun kegiatan pemerintahan mengalami gangguan akibat bencana. Langkah kedua mencakup penguatan kolaborasi antarlembaga dan penyediaan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang sulit mendatangi kantor pelayanan. Langkah ketiga adalah mempercepat pemulihan pelayanan setelah kondisi darurat berlalu, sehingga warga tidak menghadapi hambatan administrasi berkepanjangan.
Pendekatan pelayanan jemput bola menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam keterangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan cara memberikan pelayanan dengan kondisi masyarakat, termasuk warga di wilayah terisolasi atau lokasi pengungsian. Dalam praktik kebijakan publik, penyediaan layanan bergerak perlu disertai kesiapan petugas, prosedur, dan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen. Meskipun demikian, belum tersedia informasi yang memastikan apakah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan mekanisme khusus pelayanan administrasi dalam keadaan bencana.
Pembentukan MPP Memiliki Dasar Hukum
Penyelenggaraan MPP di Indonesia memiliki landasan dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan tersebut mengatur integrasi pelayanan pemerintah daerah dengan berbagai instansi dan penyelenggara pelayanan lainnya agar masyarakat memperoleh akses yang lebih terpadu. Bentuk pelayanan yang diatur tidak terbatas pada pertemuan langsung di satu gedung, tetapi juga mencakup pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi wilayahnya.
Pengaturan teknisnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Kedua peraturan tersebut masih tercatat berlaku dalam basis data hukum resmi yang diperiksa untuk penyusunan berita ini. Dengan landasan tersebut, pembentukan MPP perlu memperhatikan pengelolaan layanan, keterlibatan instansi, dan mekanisme penyelenggaraannya, bukan semata-mata penyediaan bangunan. Untuk Kabupaten Nias Selatan, dokumen mengenai model pelayanan, instansi yang akan dilibatkan, serta rencana pelaksanaannya masih perlu diperoleh dari pemerintah daerah.
Anggaran dan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah
Dalam arahannya, Bobby Nasution mendorong kepala daerah mempertimbangkan pemanfaatan aset gedung pemerintah yang telah tersedia untuk penyelenggaraan MPP. Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan kemudahan akses lokasi serta keberagaman layanan yang tersedia bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyebut kerja sama dengan pihak swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu kemungkinan dukungan pembentukan fasilitas pelayanan. Namun, arahan tersebut belum menjadi bukti bahwa Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan lokasi, melakukan kerja sama, atau menganggarkan pembangunan MPP.
Dari sisi pembiayaan, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 mengatur bahwa pendanaan penyelenggara MPP menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan gerai pelayanan menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara layanan masing-masing. Peraturan tersebut juga membuka kemungkinan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan. Hingga penyusunan naskah ini, redaksi belum memperoleh dokumen penganggaran Kabupaten Nias Selatan yang mengidentifikasi pagu khusus pembentukan atau pengoperasian MPP. Oleh karena itu, belum terdapat dasar untuk menyatakan besaran anggaran, nilai kontrak, realisasi belanja, ataupun jadwal pelaksanaan proyek MPP di kabupaten tersebut.
Manfaat bagi Masyarakat Nias Selatan
Dari sudut kepentingan masyarakat, penyediaan layanan terpadu berpotensi mengurangi kebutuhan warga mendatangi beberapa kantor untuk menyelesaikan urusan administrasi yang berbeda. Akan tetapi, manfaat tersebut bergantung pada jenis layanan yang benar-benar tersedia, hubungan kerja antarlembaga, serta kemudahan menjangkau lokasi pelayanan. Layanan kependudukan, perizinan, dan administrasi lain dapat menjadi bahan pemetaan kebutuhan apabila pemerintah daerah mulai menyusun rancangan MPP. Daftar layanan yang nantinya disediakan di Nias Selatan belum dapat dipastikan tanpa keputusan serta informasi resmi dari instansi yang berwenang.
Kondisi wilayah dan kemampuan masyarakat mengakses kantor pelayanan juga penting menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan. Kehadiran satu pusat pelayanan belum tentu menjawab kebutuhan seluruh warga apabila jarak, biaya perjalanan, dan ketersediaan sarana pendukung masih menjadi hambatan. Karena itu, pilihan layanan digital, pelayanan bergerak, serta integrasi antarkantor perlu dievaluasi bersamaan dengan rencana fasilitas fisik. Ukuran keberhasilannya seharusnya terlihat dari kemudahan, kejelasan prosedur, kepastian pelayanan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Langkah Selanjutnya bagi Pemerintah Daerah
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam forum tersebut, sebagaimana disebutkan dalam bahan liputan, membuka pertanyaan mengenai tindak lanjut kebijakan di tingkat daerah. Belum diperoleh pernyataan langsung Bupati Sökhiatulö Laia mengenai target pembentukan MPP, bentuk pelayanan yang diprioritaskan, ataupun kemungkinan jadwal pelaksanaannya. Penjelasan dari perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan, perencanaan pembangunan, keuangan, dan penanggulangan bencana diperlukan untuk mengetahui kesiapan riil pemerintah daerah. Kepastian tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara arahan pemerintah pusat, rencana pemerintah daerah, dan program yang telah benar-benar dilaksanakan.
Forum di Medan menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam kondisi normal maupun darurat. Bagi Nias Selatan, pembahasan ini relevan untuk menilai bagaimana pelayanan administrasi dapat diberikan secara lebih mudah dan tetap berfungsi ketika terjadi gangguan. Namun, kehadiran dalam forum belum dengan sendirinya membuktikan adanya keputusan pembangunan, pengalokasian dana, atau pelaksanaan MPP di daerah. Tindak lanjut yang dapat diuji melalui dokumen resmi dan hasil pelayanan nyata akan menjadi bagian penting dalam menilai perkembangan kebijakan tersebut.
Komentar
0 tanggapan