NIAS UTARA – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Nias Utara bersama Forum Perangkat Desa Kepulauan Nias (FPDKN) melaksanakan silaturahmi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nias Utara, Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai langkah membangun kolaborasi dan sinergi antara organisasi perangkat desa dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat desa dari berbagai kecamatan yang tergabung dalam organisasi perangkat desa. Rombongan dipimpin oleh Ketua PPDI Kabupaten Nias Utara, Eka Bram Telaumbanua, bersama Sekretaris Jenderal FPDKN, Aperianus Hulu, serta sejumlah pengurus lainnya.
Kedatangan rombongan diterima dengan baik oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Utara, A’aro’o Zalukhu, S.Pd., M.M., bersama jajaran pegawai Dinas PMD.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut menjadi ruang dialog untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta gagasan konstruktif terkait kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
Adapun sejumlah poin penting yang menjadi pokok pembahasan dan usulan organisasi perangkat desa meliputi:
1. Penyesuaian Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan harapan adanya peningkatan secara berkala sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyesuaian dan peningkatan tunjangan kinerja, termasuk usulan pemberian tunjangan bagi istri atau suami serta anak Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Pemberian tunjangan purna tugas bagi Perangkat Desa yang telah mencapai usia 60 tahun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama menjalankan tugas pemerintahan desa.
4. Penyesuaian regulasi daerah, melalui penyusunan atau perubahan Peraturan Bupati (Perbup), serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Desa (Perdes) maupun Peraturan Kepala Desa (Perkades), khususnya mengenai mekanisme penyaluran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat dilaksanakan setiap bulan sesuai ketentuan.
5. Penerapan aplikasi absensi digital bagi aparatur pemerintah desa sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku sebagai bentuk penataan administrasi dan identitas resmi Perangkat Desa.
Keenam poin tersebut merupakan aspirasi strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada Tahun Anggaran 2027 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Utara, A’aro’o Zalukhu, S.Pd., M.M., menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif dengan organisasi perangkat desa. Menurutnya, berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan organisasi dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya terkait regulasi yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
Namun demikian, seluruh usulan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain membahas peningkatan kesejahteraan aparatur desa, Kepala Dinas PMD juga menyampaikan bahwa pada tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas PMD akan menghadapi agenda besar, yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di seluruh desa yang direncanakan berlangsung pada Juni 2027.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara organisasi perangkat desa dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Aspirasi yang telah disampaikan diharapkan tidak hanya menjadi catatan pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kajian, pembahasan regulasi, serta kebijakan konkret yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan semata-mata persoalan peningkatan penghasilan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
PPDI Kabupaten Nias Utara dan FPDKN berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai aspirasi tersebut dapat diwujudkan secara bertahap, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.


