Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Pelaku Usaha yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pelaku Usaha
Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perlindungan Konsumen
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pelaku Usaha merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum konsumen. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.
Definisi
Berikut pengertian Pelaku Usaha serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia.
Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelaku Usaha.
Status peraturan
JDIH BPK mencatat UU 8/1999 berstatus berlaku. Putusan MK 235/PUU-XXIII/2025 menegaskan independensi BPKN dalam pemaknaan Pasal 31.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelaku Usaha dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Pelaku Usaha.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pelaku Usaha dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pelaku Usaha beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha?
A
Pelaku Usaha pada pokoknya berarti orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia.
QApa dasar hukum Pelaku Usaha?
A
Dasar utama yang digunakan dalam entri ini adalah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
QApakah pengertian Pelaku Usaha berlaku untuk semua bidang hukum?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan pengertian dalam konteks UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; peraturan lain dapat memakai istilah yang sama dengan ruang lingkup berbeda.
QMengapa istilah Pelaku Usaha penting dipahami?
A
Istilah ini membantu menentukan makna, ruang lingkup, pihak, tindakan, atau prosedur yang relevan ketika menerapkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
QBagaimana menerapkan pengertian Pelaku Usaha pada kasus nyata?
A
Pengertiannya harus dicocokkan dengan fakta dan unsur norma yang berlaku. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pelaku Usaha? Sampaikan di sini.