P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pendidikan Menengah
Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga & Kepemudaan›Sistem Pendidikan Nasional
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pendidikan Menengah merupakan istilah penting dalam hukum sistem pendidikan nasional. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Definisi
Berikut pengertian Pendidikan Menengah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pendidikan Menengah adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, wajib belajar, standar, kurikulum, evaluasi, dan akreditasi.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk penerapan pada perkara atau keadaan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pendidikan Menengah.
Catatan status — UU 20/2003 berstatus berlaku; Pasal 69 telah dicabut oleh UU 1/2023.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pendidikan Menengah dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat fakta yang berkaitan dengan pendidikan menengah. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Pendidikan Menengah.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pendidikan Menengah dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pendidikan Menengah beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pendidikan Menengah?
A
Pendidikan Menengah pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan pendidikan menengah.
QApa dasar hukum Pendidikan Menengah?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
QApakah pengertian Pendidikan Menengah selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pendidikan Menengah dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Pendidikan Menengah penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami peserta didik, pendidik, jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, wajib belajar, standar, kurikulum, evaluasi, dan akreditasi yang relevan dalam Hukum Sistem Pendidikan Nasional.
QBagaimana menerapkan pengertian Pendidikan Menengah pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriPendidikan, Kebudayaan, Olahraga & Kepemudaan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pendidikan Menengah? Sampaikan di sini.