Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Penilaian Kesesuaian merupakan istilah penting dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Penilaian Kesesuaian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan penilaian kesesuaian.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, kegiatan profesi, administrasi, kebijakan, atau transaksi tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, perubahan regulasi, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penilaian Kesesuaian.
Catatan penerapan — UU 20/2014 berstatus berlaku. Penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, pengujian, inspeksi, dan kalibrasi perlu dibaca bersama peraturan pelaksana dan standar teknis yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penilaian Kesesuaian dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, terdapat fakta yang berkaitan dengan istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan penilaian kesesuaian. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Penilaian Kesesuaian.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Penilaian Kesesuaian dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38663
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Penilaian Kesesuaian beserta jawaban ringkasnya.
Penilaian Kesesuaian pada pokoknya berarti istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan penilaian kesesuaian.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terkait — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Penilaian Kesesuaian dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penilaian Kesesuaian? Sampaikan di sini.