Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pertanian Presisi merupakan istilah penting dalam hukum sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Pertanian Presisi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pertanian Presisi adalah istilah yang digunakan dalam hukum sistem budi daya pertanian berkelanjutan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perencanaan, lahan, perbenihan, varietas, teknologi budi daya, pola tanam, panen, pascapanen, mutu hasil, adaptasi iklim, atau pengawasan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, objek yang diawasi, serta fakta konkret.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pertanian Presisi.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pertanian Presisi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan usaha, pelayanan, produksi, distribusi, atau pengawasan terdapat persoalan mengenai Pertanian Presisi. Untuk menilai penerapannya dalam Sistem Budi Daya Pertanian, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pertanian Presisi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 22/2019: https://peraturan.bpk.go.id/Details/123688/uu-no-22-tahun-2019
Sumber resmi — PP 7/2026: https://peraturan.bpk.go.id/Details/347926/pp-no-7-tahun-2026
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pertanian Presisi beserta jawaban ringkasnya.
Pertanian Presisi adalah istilah yang digunakan dalam hukum sistem budi daya pertanian berkelanjutan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perencanaan, lahan, perbenihan, varietas, teknologi budi daya, pola tanam, panen, pascapanen, mutu hasil, adaptasi iklim, atau pengawasan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, objek yang diawasi, serta fakta konkret.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan usaha, pelayanan, produksi, atau pengawasan berkaitan langsung dengan Sistem Budi Daya Pertanian.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, objek yang diawasi, dan perkembangan hukum terbaru.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pertanian Presisi? Sampaikan di sini.