PERMENDIKDASMEN Nomor 8 Tahun 2026

(1) Dalam pengelolaan Dana BOSP, kepala Satuan Pendidikan
dan tim BOS sekolah dilarang:
a. melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi
atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan
dana;
b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
c. meminjamkan kepada pihak lain;

d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan
Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang
sejenis;
e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi daring
penerimaan Murid baru;
f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
Satuan Pendidikan;
g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga
kependidikan, dan/atau Murid;
i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan
kategori kerusakan sedang dan berat;
j. membangun gedung atau ruangan baru;
k. membeli instrumen investasi;
l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana
BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain
Dinas dan/atau Kementerian;
m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
sumber lain yang sah;
n. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu; dan/atau
o. menjadi distributor atau pengecer bahan
pembelajaran, buku, alat permainan edukatif,
dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan
Pendidikan dan/atau Murid.
(2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.