PERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025

(1) Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif apabila
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap
Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan
Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
a ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku
Usaha dengan kondisi di lapangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan Pertimbangan Teknis; dan/atau
c. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor.
(3) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a harus melakukan perbaikan
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal peringatan tertulis.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Pertimbangan Teknis.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memperoleh
Persetujuan Impor, pengenaan sanksi administratif
berupa pencabutan Pertimbangan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disertai dengan sanksi

administratif berupa rekomendasi pencabutan
Persetujuan Impor.
(6) Rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.