KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pers

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Pers

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

455 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pers dalam konteks UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Dasar definisinya terdapat pada Pasal 1 angka 1; contoh, hak, atau prosedur terkait harus dibaca menurut pasal lain yang relevan.

Pengertian Singkat

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Dasar: Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pers serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media.

Ketentuan definisi utama adalah Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jangan menyamakan semua akun media sosial pribadi dengan perusahaan pers tanpa melihat kegiatan dan bentuk penyelenggaraannya.

Pengertian Menurut Peraturan

Definisi normatif: Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan pengertian Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media.

Buka UU Nomor 40 Tahun 1999 →Baca Pasal 1 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pers.

Dasar definisi: Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rujukan undang-undang

Lihat halaman resmi undang-undang.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Ketentuan terkait

Pasal 1

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999

Ditinjau editor

Status regulasi di database: Berlaku. Periksa apakah ketentuan ini berlaku untuk peristiwa yang dibahas.

Lihat bunyi pasal lengkap

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

Hubungan dengan istilah: Kandidat sitasi dari bagian 06 — Penjelasan Dasar Hukum; periksa hubungan istilah, isi pasal, dan versi ketentuan.

Buka Pasal di MIMBAR HUKUM →Sumber resmi ↗

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pers dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 40/1999 tentang Pers, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Pers.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.