PMK Nomor 111 Tahun 2025

(1) Dalam melakukan Pengawasan, Direktur Jenderal
Pajak:
a. meminta penjelasan atas data dan/atau
keterangan dari Wajib Pajak;
b. melakukan pembahasan dengan W ajib P ajak;
c. mengundang Wajib Pajak untuk hadir ke kantor
Direktorat Jenderal Pajak secara luring atau
melalui media daring;
d. melakukan Kunjungan;
e. menyampaikan imbauan;
f. memberikan teguran;
g. meminta dokumen penentuan harga transfer;
h. mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja;
i. menerbitkan surat dalam rangka Pengawasan; dan
- 7 -
j. melaksanakan kegiatan pendukung P engawasan
sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
di bidang perpajakan.
(2) Kegiatan pendukung Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
a. pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
b. pembahasan dengan pihak internal Direktorat
Jenderal Pajak yang dianggap relevan bersama
Wajib Pajak;
c. permintaan data dan/atau keterangan kepada
pihak ketiga; dan
d. melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan P engawasan ses uai penugasan,
sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan di
bidang perpajakan.
(3) Permintaan dokumen penentuan harga transfer
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang
dipengaruhi hubungan is timewa.
(4) Dalam pelaksanaan Pengawasan, Wajib Pajak harus :
a. memberikan tanggapan terhadap permintaan