KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Saksi

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

2.7K ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Pengertian Singkat

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Saksi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian saksi juga mencakup orang yang memiliki atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Dengan demikian, kedudukan sebagai saksi tidak semata-mata bergantung pada keberadaan seseorang secara langsung di tempat kejadian. Informasi atau data relevan yang dikuasainya dapat pula mempunyai arti dalam proses pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, Keterangan Saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang diberikan oleh saksi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Saksi harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang paling relevan berikut:

Pasal 1 angka 47 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: Mengatur pengertian Saksi, termasuk orang yang memiliki atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara pidana.
Pasal 1 angka 48 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP: Mengatur pengertian Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

Buka UU Nomor 20 Tahun 2025 →Baca Pasal 1 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Saksi.

Pasal 1 angka 47 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Mengatur pengertian Saksi, termasuk orang yang memiliki atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara pidana.

Pasal 1 angka 48 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Mengatur pengertian Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Mengatur berbagai hak saksi selama menjalani proses hukum. Hak tersebut antara lain meliputi: memberikan keterangan tanpa tekanan; memperoleh pendampingan advokat; memperoleh bantuan hukum; memperoleh penerjemah atau juru bahasa; bebas dari pertanyaan yang menjerat; menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri; memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda; memperoleh perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian; dalam keadaan tertentu identitasnya dapat dirahasiakan; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan; ikut menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; dan bebas dari penyiksaan, intimidasi, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

2 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Saksi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Andi melihat sebuah mobil menabrak seorang pejalan kaki kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Beberapa hari kemudian, penyidik memanggil Andi untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang dilihatnya.

Dalam keadaan tersebut, Andi dapat berkedudukan sebagai saksi karena mempunyai pengetahuan mengenai peristiwa pidana yang dilihatnya sendiri.

Dalam contoh lain, Budi tidak berada di lokasi kejadian, tetapi menguasai rekaman kamera pengawas yang merekam peristiwa tersebut. Data yang dimilikinya berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan pengertian saksi dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penguasaan data atau informasi yang relevan tersebut dapat menjadi dasar bagi Budi untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan.

Catatan: Contoh di atas bersifat hipotetis dan digunakan semata-mata untuk menjelaskan pengertian hukum.