Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Bahasa merupakan istilah penting dalam hukum pemajuan kebudayaan. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Bahasa serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Bahasa adalah istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan bahasa.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, kegiatan profesi, administrasi, kebijakan, atau transaksi tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, perubahan regulasi, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Bahasa.
Catatan penerapan — UU 5/2017 berstatus berlaku. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Bahasa dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat fakta yang berkaitan dengan istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan bahasa. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Bahasa.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Bahasa dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Bahasa beserta jawaban ringkasnya.
Bahasa pada pokoknya berarti istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan bahasa.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pemajuan Kebudayaan terkait — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Bahasa dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Pemajuan Kebudayaan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Bahasa? Sampaikan di sini.