PMK Nomor 18 Tahun 2026

(1) Instansi Vertikal terdiri atas:
a. 34 (tiga puluh empat) kantor wilayah Direktorat
Jenderal Pajak;
b. 4 (empat) kantor pelayanan pajak wajib pajak
besar;
c. 9 (sembilan) k antor pelayanan pajak khusus;
d. 38 (tiga puluh delapan) kantor pelayanan pajak
madya;
e. 301 (tiga ratus satu) kantor pelayanan pajak
pratama; dan
f. 204 (dua ratus empat) kantor pelayanan,
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.
(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja dari kantor wilayah
Direktorat Jenderal Pajak tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(3) Nama, lokasi, jenis, kelompok, dan wilayah kerja dari
kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor
pelayanan pajak khusus, kantor pelayanan pajak
madya, dan kantor pelayanan pajak pratama tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisah kan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Nama, lokasi, dan wilayah kerja dari kantor pelayanan,
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Dalam hal wajib pajak memiliki tempat kegiatan usaha
dan/atau objek pajak di luar wilayah kerja kantor
pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar maka
wilayah kerja kantor pelayanan pajak tempat wajib
pajak terdaftar selain sebagaimana dimaksud pada ayat
- 32 -
(3) juga meliputi tempat kegiatan usaha dan/atau objek
pajak tersebut.
(6) Bagan susunan organisasi Instansi Vertikal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB IX
PEMBAGIAN WAJIB PAJAK