PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 24 Tahun 2025
Tentang
Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku
Sedang dibacaPasal 32Pasal 29 dari 30
☰Daftar Isi Regulasi30 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
24Nomor
2025Tahun Terbit
30Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 29 dari 30
97%
TEKS RESMI
Pasal 32
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l
disampaikan secara tertulis oleh penyidik, penuntut umum,
atau pimpinan LPSK kepada:
a. Saksi Pelaku; dan/atau
b. kuasa hukum Saksi Pelaku.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
SaksiDisebut dalam Pasal 32
Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.…
Saksi PelakuDisebut dalam Pasal 32Saksi Pelaku adalah istilah dalam hukum pelindungan saksi dan korban yang menjelaskan aspek mengenai subjek terlindung, hak, program…
IkanDisebut dalam Pasal 32Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KuasaDisebut dalam Pasal 32Kuasa adalah kewenangan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Uraian ini merupakan…
Kuasa HukumDisebut dalam Pasal 32pihak yang berdasarkan kuasa mewakili atau mendampingi kepentingan hukum orang lain; dalam proses peradilan syaratnya mengikuti hukum acara…
Penuntut UmumDisebut dalam Pasal 32Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta kewenangan…
PenyidikDisebut dalam Pasal 32pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan tindakan lain yang diatur dalam hukum acara pidana.…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045