PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 48 Tahun 2025
Tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
Sedang dibacaPasal 4Pasal 3 dari 47
☰Daftar Isi Regulasi47 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
48Nomor
2025Tahun Terbit
47Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 3 dari 47
6%
TEKS RESMI
Pasal 4
(1) Kawasan yang lzin/ Konsesi/ Perizinan Berusahanya
sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau
tidak dimanfaatkan oleh Pemegang
Izin/ Konsesi/ Penzinart Berusaha menjadi objek
penertiban Kawasan Telantar.
(2) Objek penertiban Kawasan Telantar s6lagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasanpertambangan;
b. kawasan perkebunan;
c. kawasan industri;
d. kawasan pariwisata;
e. kawasan perumahan/ skala besar/
terpadu; atau
f. kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan,
dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada
Izin/ Konsesi/ Perizir,an Berusaha yang terkait
dengan pemanfaatan tanah dan ruang.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
IzinDisebut dalam Pasal 4
Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…
Kawasan IndustriDisebut dalam Pasal 4Kawasan Industri adalah istilah dalam hukum perindustrian yang menjelaskan pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya,…
KonsesiDisebut dalam Pasal 4Konsesi adalah keputusan persetujuan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak lain untuk pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, atau…
PariwisataDisebut dalam Pasal 4Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah,…
Pemanfaatan TanahDisebut dalam Pasal 4Pemanfaatan Tanah adalah istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penguasaan,…
PengusahaDisebut dalam Pasal 4Pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri atau mewakili perusahaan dalam hubungan ketenagakerjaan. Uraian…
PerizinanDisebut dalam Pasal 4Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 4Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045