PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 48 Tahun 2025

Tentang

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Sedang dibacaPasal 8Pasal 7 dari 47

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

48Nomor

2025Tahun Terbit

47Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 7 dari 47

15%

TEKS RESMI

Pasal 8

(1) Inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan
oleh Pimpinan Instansi sesuai dengan kewenangannya.
(21 Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan:
a. sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini untuk
kawasan yang lzin Perizinan Berusahanya
/Konsesi/
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini;
b. paling cepat 2 (dua) tahun terhitung sejak
diterbitkannya Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
untuk kawasan yang Izin/ Konsesi/ Perizinan
Berusahanya diterbitkan setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah ini; atau
c. sejak berakhirnya jangka waktu lzin/
Konsesi/ Perizinan Berusaha.
(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada
Pimpinan Instansi yang bersumber dari:
a. Pemegang Izin/ Konsesi/ Perizinan Berusaha;
b. Instansi; dan/atau
c. masyarakat.
(4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan juga kepada Menteri.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

AnakDisebut dalam Pasal 8

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

IkanDisebut dalam Pasal 8

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

InformasiDisebut dalam Pasal 8

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

IzinDisebut dalam Pasal 8

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

KewenanganDisebut dalam Pasal 8

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

KonsesiDisebut dalam Pasal 8

Konsesi adalah keputusan persetujuan berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak lain untuk pengelolaan fasilitas umum, sumber daya alam, atau…

PeraturanDisebut dalam Pasal 8

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Peraturan PemerintahDisebut dalam Pasal 8

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Uraian ini merupakan penjelasan editorial…

PP Nomor 48 Tahun 2025

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Pasal 8

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU