PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 48 Tahun 2025
Tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
Sedang dibacaPasal 49Pasal 47 dari 47
☰Daftar Isi Regulasi47 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
48Nomor
2025Tahun Terbit
47Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 47 dari 47
100%
TEKS RESMI
Pasal 49
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2O2l tentang Penertiban Kawasan dan
Tanah Telantar (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 66321, dir:yatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini; dan
b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30,
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Lembaran Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 49
Lembaran Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan jenis peraturan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Uraian ini merupakan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 49Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan PemerintahDisebut dalam Pasal 49Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Uraian ini merupakan penjelasan editorial…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 49Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 49Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia adalah media resmi yang memuat penjelasan atau dokumen yang menjadi tambahan terhadap peraturan…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 49Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045