Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Addendum Kontrak Pengadaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Addendum Kontrak Pengadaan adalah istilah yang digunakan dalam hukum pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan, pengawasan, sanggah, atau serah terima hasil. Arti dan akibat hukumnya bergantung pada aturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu ketentuan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Addendum Kontrak Pengadaan.
Rujukan utama: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Penerapan terhadap perkara nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, putusan pengadilan, peraturan pelaksana, dan fakta yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Addendum Kontrak Pengadaan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu perkara atau kegiatan terdapat persoalan mengenai Addendum Kontrak Pengadaan. Untuk menilai penerapannya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diperiksa dokumen, kronologi, bukti, kewenangan para pihak atau lembaga, serta aturan yang berlaku. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Addendum Kontrak Pengadaan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018
Sumber resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Addendum Kontrak Pengadaan beserta jawaban ringkasnya.
Addendum Kontrak Pengadaan adalah istilah yang digunakan dalam hukum pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan, pengawasan, sanggah, atau serah terima hasil. Arti dan akibat hukumnya bergantung pada aturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.
Rujukan utama entri ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan yang tepat harus ditentukan sesuai konteks.
Istilah ini menjadi penting ketika fakta atau proses hukum berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Periksa kronologi, dokumen, hubungan para pihak, bukti, kewenangan lembaga, dan perubahan hukum terbaru.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata harus dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Addendum Kontrak Pengadaan? Sampaikan di sini.