Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan merupakan istilah penting dalam hukum agraria dan pertanahan. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan merupakan istilah penting dalam hukum agraria dan pertanahan. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Berikut pengertian Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan adalah istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak pengelolaan, reforma agraria, konsolidasi, tanah terlantar, bank tanah, serta pemberian dan pembaruan hak.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan.
Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021.
Catatan status — UUPA berstatus berlaku; PP 18/2021 mengatur Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; PP 64/2021 mengatur Badan Bank Tanah.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021, terdapat fakta yang berkaitan dengan hak atas tanah di atas hak pengelolaan. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021: https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan beserta jawaban ringkasnya.
Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan merupakan istilah dalam hukum agraria dan pertanahan yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP 18 Tahun 2021, dan PP 64 Tahun 2021.
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
Istilah ini membantu memahami penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak pengelolaan, reforma agraria, konsolidasi, tanah terlantar, bank tanah, serta pemberian dan pembaruan hak secara lebih terstruktur.
Cocokkan pengertian dengan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret. Entri Kamus Hukum tidak menggantikan nasihat hukum profesional.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.