Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Katalog Induk Nasional merupakan istilah penting dalam hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Katalog Induk Nasional serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Katalog Induk Nasional adalah istilah dalam hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan katalog induk nasional.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, kegiatan profesi, administrasi, kebijakan, atau transaksi tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, perubahan regulasi, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Katalog Induk Nasional.
Catatan penerapan — UU 13/2018 berstatus berlaku dan mencabut UU 4/1990. Pelaksanaan lebih lanjut diatur antara lain dalam PP 55/2021.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Katalog Induk Nasional dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terdapat fakta yang berkaitan dengan istilah dalam hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan katalog induk nasional. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Katalog Induk Nasional.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Katalog Induk Nasional dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam: https://peraturan.bpk.go.id/Details/99857/uu-no-13-tahun-2018
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Katalog Induk Nasional beserta jawaban ringkasnya.
Katalog Induk Nasional pada pokoknya berarti istilah dalam hukum serah simpan karya cetak dan karya rekam yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang berkaitan dengan katalog induk nasional.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terkait — Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Katalog Induk Nasional dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Katalog Induk Nasional? Sampaikan di sini.