PORTAL REGULASIPERATURAN BRIN
PERATURAN BRIN Nomor 10 Tahun 2025
Tentang
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material
Sedang dibacaPasal 21Pasal 21 dari 40
☰Daftar Isi Regulasi40 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
10Nomor
2025Tahun Terbit
40Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 21 dari 40
53%
TEKS RESMI
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Pusat Riset Kimia Molekuler menyelenggarakan
fungsi:
a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di
bidang kimia molekuler;
b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan
ilmiah di bidang kimia molekuler;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kimia
molekuler;
d. pelaksanaan kerja sama di bidang kimia molekuler; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kimia
molekuler.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakTerkait Pasal 21
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
InvensiDisebut dalam Pasal 21Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk atau…
NovasiDisebut dalam Pasal 21Novasi merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas perikatan, prestasi, pelanggaran kontrak, pengalihan hak dan utang,…
PelaporDisebut dalam Pasal 21orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
PengembangDisebut dalam Pasal 21Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…
RekomendasiDisebut dalam Pasal 21Rekomendasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045