MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN BRIN

PERATURAN BRIN Nomor 5 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Platform Digital Geoinformatika

Sedang dibacaPasal 8Pasal 8 dari 10
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
5Nomor
2025Tahun Terbit
10Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 8 dari 10
80%
TEKS RESMI

Pasal 8

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
dilakukan dalam rangka memenuhi kompetensi di bidang
Geoinformatika .
(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak ukan melalui :
a. pembinaan ;
b. pelatihan, dan
c. bimbingan teknis.
(3) P eningkatan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan
sumber daya manusia i lmu pengetahuan dan teknologi
berdasarkan permintaan instansi pemerintah, pemerintah
daerah, perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau
organisasi nonpemerintah baik nasional maupun
internasional.
(4) P eningkatan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk biaya
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakDisebut dalam Pasal 8

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 Badan UsahaDisebut dalam Pasal 8

Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 GuruDisebut dalam Pasal 8

Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…

 KesepakatanDisebut dalam Pasal 8

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak para pihak mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum…

 Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 8

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 8

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 Perguruan TinggiDisebut dalam Pasal 8

Perguruan Tinggi adalah istilah dalam hukum pendidikan tinggi yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan program pendidikan…

 SepakatDisebut dalam Pasal 8

Sepakat adalah keadaan ketika para pihak menyatakan persetujuan bebas terhadap pokok perjanjian. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045