PERMENAKER Nomor 12 Tahun 2026

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 730) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan:
a. Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 887); dan
b. Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 378),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Bantuan Pemerintah Program Pemagangan diberikan kepada Peserta Pemagangan.
(2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
b. lulus program diploma, sarjana, atau profesi paling lama 1 (satu) tahun pada saat pembukaan pendaftaran peserta Program Pemagangan terhitung sejak tanggal lulus yang terdapat dalam pangkalan data pendidikan tinggi; dan
c. berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Tanggal lulus program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal lulus program diploma empat atau sarjana terapan, atau program sarjana yang terdapat dalam pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Penyelenggara Pemagangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) harus melakukan proses rekrutmen calon Peserta Pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi.
(2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asesmen oleh Penyelenggara Pemagangan.
(3) Hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui maganghub.kemnaker.go.id.
(4) Direktur Jenderal menetapkan Peserta Pemagangan berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
Penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah menerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan, penerima Bantuan Pemerintah Program Pemagangan harus mengembalikan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan yang telah diterima ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.