PORTAL REGULASIPERATURAN OJK
PERATURAN OJK Nomor 32 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)
Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 18
☰Daftar Isi Regulasi18 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →32Nomor
2025Tahun Terbit
18Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 18
11%
TEKS RESMI
Pasal 2
(1) Lembaga jasa keuangan yang melakukan
penyelenggaraan BNPL, meliputi:
a. Bank Umum; dan
b. Perusahaan Pembiayaan.
(2) Penyelenggaraan BNPL oleh Bank Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang -
undangan bagi Bank Umum.
(3) Penyelenggaraan BNPL oleh Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang - undangan bagi Perusahaan
- 3 -
Pembiayaan, setelah mendapatkan persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan
Penyelenggaraan BNPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BAB III
PENYELENGGARAAN BNPL
Bagian Kesatu
Umum
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakTerkait Pasal 2
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Beli Sekarang Bayar NantiDasar hukum merujuk regulasi iniBeli Sekarang Bayar Nanti adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk…
Barang Jaminan GadaiDasar hukum merujuk regulasi iniBarang Jaminan Gadai adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan…
Batas Maksimum Pemberian Pinjaman PergadaianDasar hukum merujuk regulasi iniBatas Maksimum Pemberian Pinjaman Pergadaian adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian…
Batas Pembiayaan BNPLDasar hukum merujuk regulasi iniBatas Pembiayaan BNPL adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan…
Dana VenturaDasar hukum merujuk regulasi iniDana Ventura adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan aspek…
Izin Usaha PergadaianDasar hukum merujuk regulasi iniIzin Usaha Pergadaian adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan…
Kelebihan Hasil Lelang GadaiDasar hukum merujuk regulasi iniKelebihan Hasil Lelang Gadai adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara