PORTAL REGULASIPERATURAN OJK
PERATURAN OJK Nomor 32 Tahun 2025
Tentang
Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later)
Sedang dibacaPasal 17Pasal 17 dari 18
☰Daftar Isi Regulasi18 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →32Nomor
2025Tahun Terbit
18Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 17 dari 18
94%
TEKS RESMI
Pasal 17
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku:
a. Perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama
penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani
sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian pembiayaan BNPL dan perjanjian kerja sama
penyelenggaraan BNPL ;
b. Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang telah
menyelenggarakan BNPL sebelum Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini diundangkan, harus melakukan
penyesuaian pemenuhan karakteristik BNPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka
waktu paling lama 6 (en am) bulan terhitung sejak
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan ;
dan
c. Perubahan terhadap perjanjian pembiayaan BNPL dan
perubahan terhadap perjanjian kerja sama
penyelenggaraan BNPL yang telah ditandatangani
sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Beli Sekarang Bayar NantiDasar hukum merujuk regulasi ini
Beli Sekarang Bayar Nanti adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk…
Barang Jaminan GadaiDasar hukum merujuk regulasi iniBarang Jaminan Gadai adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan…
Batas Maksimum Pemberian Pinjaman PergadaianDasar hukum merujuk regulasi iniBatas Maksimum Pemberian Pinjaman Pergadaian adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian…
Batas Pembiayaan BNPLDasar hukum merujuk regulasi iniBatas Pembiayaan BNPL adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan…
Dana VenturaDasar hukum merujuk regulasi iniDana Ventura adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan aspek…
Izin Usaha PergadaianDasar hukum merujuk regulasi iniIzin Usaha Pergadaian adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan…
Kelebihan Hasil Lelang GadaiDasar hukum merujuk regulasi iniKelebihan Hasil Lelang Gadai adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk…
Konsumen BNPLDasar hukum merujuk regulasi iniKonsumen BNPL adalah istilah yang digunakan dalam hukum lembaga pembiayaan, BNPL, modal ventura, dan pergadaian untuk menjelaskan aspek…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara