PERPRES Nomor 7 Tahun 2026

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional, dosen vokasi, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan vokasi;
d. pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri;
e. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
f. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang sains dan teknologi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sains dan teknologi;
c. pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda;
d. pelaksanaan pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika pada Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains, teknologi, dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta penyelenggaraan pendidikan profesi guru, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.