PERMENDAG Nomor 10 Tahun 2026

(1) Menteri adalah PB.
(2) PB berwenang dan bertanggung jawab:
a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan
menetapkan pedoman pengelolaan BMN yang
berada dalam penguasaannya dengan berpedoman
pada peraturan perundang - undangan di bidang
pengelolaan BMN;
b. menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang
mengurus dan menyimpan BMN;
c. meng ajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
BMN Kementerian;
d. melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan;
e. mengajukan permohonan penetapan status
Penggunaan BMN yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang;
f. mengg unakan BMN yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
g. mengamankan dan memelihara BMN yang berada
dalam penguasaannya;
h. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada
dalam penguasaannya kepada Pengelola Bara ng;
i. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola
Barang;
j. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 6 -
Kementerian dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak
Lain kepada Pengelola Ba rang;
k. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan
BMN yang berada dalam penguasaannya kepada
Pengelola Barang;
l. melakukan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada
dalam penguasaannya;
m. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang
berada dalam penguasaannya;
n. menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semesteran dan laporan barang pengguna
tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada
Pengelola Barang;
o. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan
panduan/kebijakan teknis pe ngasuransian BMN
yang berada pada PB;
p. menetapkan:
1. kriteria BMN yang masuk dalam kategori BMN
Non Program atas BMN yang berada pada PB;
dan
2. subkategori atas BMN yang berada pada PB yang
masuk dalam kriteria lebih dari 1 (satu)
subkategori;
q. menjadi pemegang polis pada Kementerian sekaligus
menjadi pihak tertanggung atau peserta atas BMN
Program;
r. menunjuk Satuan Kerja Koordinator untuk
melakuka n pengadaan jasa Asuransi BMN Program;
s. mengajukan persetujuan penggunaan penerimaan
negara bukan pajak terkait Asuransi BMN; dan
t. melakukan pengawasan dan pengendalian,
pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
pela poran, dan/atau penyelesaian perselisihan
terhadap BMN yang dipertanggungkan.