PERMENDAG Nomor 10 Tahun 2026

(1) Kepala kantor dalam Kementerian adalah KPB dalam
lingkungan kantor yang dipimpinnya.
(2) KPB berwenang dan bertanggung jawab:
a. mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang
dipimpinnya kepada PB melalui UAPPB - E1;
b. mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya
kepada PB melalui UAPPB - E1;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang
berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan BMN yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara BMN yang berada
dalam penguasaannya;
f. me ngajukan usul Pemanfaatan BMN dan
P emindahtanganan BMN yang berada dalam
penguasaannya kepada PB melalui UAPPB - E1;
g. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak
dimanfaatkan Pihak Lain kepada PB melalui UAPPB -
E1;
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan
BMN yang berada dalam penguasaannya kepada PB
melalui UAPPB - E1;
i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
Penggunaan BMN yang berada dalam
penguasaannya;
j. menyusun dan meny ampaikan laporan barang kuasa
pengguna semesteran dan laporan barang kuasa
pengguna tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada PB melalui UAPPB - E1; dan
k. menyusun dan menyampaikan rencana
pengasuransian BMN kepada PB melalui UAPPB - E1.