PERMENLU Nomor 1 Tahun 2025

(1) Pemrakarsa mengajukan usulan pembentukan rancangan
Peraturan Menteri paling lambat pada minggu pertama
bulan Oktober setiap tahun.
(2) Usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal
dengan tembusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang
menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Penyampaian usulan pembentukan rancangan Peraturan
Menteri kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
a. naskah urgensi; dan
b. rancangan awal Peraturan Menteri.
(4) Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dijabarkan dalam suatu konsepsi yang meliputi:
a. urgensi dan tujuan pembentukan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.