PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 18 Tahun 2025
Tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sedang dibacaPasal 15Pasal 15 dari 15
☰Daftar Isi Regulasi15 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →18Nomor
2025Tahun Terbit
15Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 15 dari 15
100%
TEKS RESMI
Pasal 15
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
Agar
PRESIDEN
NEPUIUK INDONE3IA
Agar ectiap orang mcngctahuinya, memcrintahkan
pcnSundangan Pcraturan Prcsiden ini
dcngan
pcnempatannya datam Lembaran Ncgara
Republik
lndoncsia.
Ditetaplfian di Jalerta
peda tsnggal 27 t'iorret2U2i
PRESIDEN REPUBUK INDONESI.A,
ttd
PRABOWO SUBI.ATTIO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Marct2025
MENIIRI SETRTTARIS NEGARA
REPUBUK INDONESIA,
ttd.
PRASETTO HADI
LEMBARAN NEGAM REPUBUK INDONESI,A TAHUN
2025 NOMOR 38
Salinan scatrai dengan aalinya
XEMENTERIAN SEKRTTARIAT NEGAM
REPUBUK INDONESIIA
ti Bidang Fcrundang-undangan
Administrasi Hukr.rm,
Djaman
FRESIDEN
IEPUBUK INDONE3IA
IAMPTRAN
PERATURAN PRESIDET{ REPUBUK INDONESI.A
NOMOR T8 TAHUN 2025
TEITTTANG
TUNJANGAN XINER,'A PEGAWAI
DI UNOIC'NGAN XEMEMERIAN PENDIDIKAN
DASARDAN MET{ETTGAH
TUI{,IANGAN KINER.'A PECAWAI DI UNGKJNGAN
XEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TUNJANGAN XXNER.'A
NO KEIASJABATAN
PER NEIASJABATAN
I t7 Rp33.2.+0.000,(X)
2 r6
Rp27.577.500.00
3. 15 Rp19.280.000,00
4 l4
Rp17.064.000,00
5. l3
Rpl0.936.O0O,q)
6. t2 (rco,00
Rp9.E96.
7 1l
RpE.757.6q),OO
8. lo Rp5.979.2OO,OO
9 9
0r9.200,00
to. 8
_ 8p4.595.r50,00
ll. 7
Rp3.915.950,00
12. 6
Rp3.5rO.4OO,0O
13. 5
Rp3. r34.250,00
14. 4
Rp2.985.0OO,00
r5. 3
Rp2.898.000,00
16. 2
Rp2.708.250 ,00
t7. I
_Rp2.531.250,00
PRESIDEN REPUBUK INDONESI.A,
ttd.
PRABOWO ST'BTANIO
Salinan sesuai dengan aslinya
XEIT{ENTERIAN SEIRETARIAT NEGARA
REruBIJK INDONEITIA
ti Bidang Perundang-undangan
AdministrasiHukum,
vanna Djaman
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
IkanDisebut dalam Pasal 15
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PendidikDisebut dalam Pasal 15Pendidik adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta didik,…
Pendidikan DasarDisebut dalam Pasal 15Pendidikan Dasar adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta…
TunjanganDisebut dalam Pasal 15Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
PeraturanDisebut dalam Pasal 15Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan PresidenDisebut dalam Pasal 15Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 15Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045